SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA DARI BPK. SARBINI SAMPAI DENGAN BPK. ANAK AGUNG GEDE NGURAH PUSPAYOGA

Sejarah Koperasi Pada Masa Kemerdekaan Sampai Saat Ini

1. Sejarah Koperasi di Indonesia Pada Tahun 1945 – 1958

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sehari kemudian UUD 1945 disahkan, maka bersamaan dengan itu juga timbul semangat baru untuk menggerakkan koperasi. Hal ini dikarenakan koperasi sudah mendapat landasan hukum yang kuat di dalam UUD 1945. Karena koperasi sudah mendapat landasarn hukum yang kuat dan merupakan bentuk organisasi ekonomi yang sesuai dengan jiwa kekeluargaan rakyat Indonesia, maka Gerakan koperasi seluruh Indonesia mengadakan konggres yang pertama pada tanggal 12 Juli 1947. Dari beberapa keputusan penting yang diambil dalam konggres tersebut, salah satunya adalah menetapkan bahwa tanggal 12 juli dijadikan sebagai Hari koperasi, yang bermakna sebagai hari bertekad dari seluruh bangsa Indonesia untuk melaksanakan kegiatan perekonomian melalui koperasi.

Pada tahun 1953, Gerakan Koperasi Indonesia mengadakan konggres kedua, di mana salah satu keputusannya ialah menetapkan dan menganggkat Muhammad Hatta sebagai bapak koperasi Indonesia. Kemudian pemerintah mengeluarkan UU koperasi Nomor 79 tahun 1958.

2. Sejarah Koperasi di Indonesia Pada Tahun 1958 – 1965

Dalam sejarah koperasi, sejak berlakunya UU No. 79 Tahun 1958 yang mendasarkan pada ketentuan pasal 38 UUDS 1950, koperasi semakin maju dan berkembang, serta tumbuh di mana-mana. Tetapi dengan diberlakukannya kembali UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 juli 1959, pemerintah kemudian mengeluarkan PP no. 60 tahun 1959 sebagai peraturan pelaksana dari UU No.79 Tahun 1958. Peraturan ini menentukan bahwa pemerintah bersikap sebagai pembina dan pengawas dalam perkembangan koperasi di Indonesia.

Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1960 keluarlah Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1960 yang isinya antara lain adalah menentukan bahwa untuk mendorong pertumbuhan Gerakan Koperasi harus ada kerja sama antara Jawatan Koperasi dengan masyarakat di dalam satu lembaga yang disebut Badan Penggerak Koperasi (Bapengkop).

Besarnya perhatian pemerintah terhadap perkembangan koperasi pada waktu itu, berdampak juga pada ketergantungan koperasi terhadap bantuan pemerintah. Pengurus koperasi terbiasa hnya mengharapkan datangnya bantuan atau distribusi barang dari pemerintah. Para pengurus koperasi menjadi kehilangan inisiatif untuk menciptakan lapangan usaha bagi kelangsungan hidup koperasi. Disamping itu juga, partai-partai politik mulai campur tangan pada koperasi. Koperasi mulai dijadikan sebagai alat perjuangan politik bagi sekelompok kekuatan tertentu. Akibatnya koperasi menjadi kehilangan kemurniannya sebagai suatu badan ekonomis yang bersifat demokratis, serta sendi dasar utama koperasi yang tidak mengenal perbedaan golongan, agma dan ras atau suku menjadi tidak murni lagi.

3. Sejarah Koperasi di Indonesia pada Tahun 1966 Sampai Sekarang

Pemerintahan Orde baru bertekad untuk mengembalikan ctra koperasi sesuai dengan kehendak dari UUD 1945. Pada waktu itu terbentuklah Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara (MPRS), di mana salah satu ketetapannya yang penting yaitu Tap MPRS No. XXIII/MPRS/1966 mengenai pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Peranan koperasi dalam hal ini tercantum di dalam Bab V, Pasal 42 dan Pasal 43 Tap MPRS tersebut.

Mengemban amanat dari Tap MPRS tersebut dengan mendapat bantuan dan perhatian dari pemerintah, maka pada tanggal 17 juli 1966 Gerakan Koperasi Indonesia mengadakan musyawarah Nasional di Jakarta. Beberapa keputusan penting yang dihasilkan dalam Munas tersebut yaitu :

1. Menolak dan membatalkan semua keputusan dan hasil Munas Koperasi lainnya, yang kemudian diselenggarakan pada tahun 1961 (Munas 1) dan Tahun 1965 (Munas 2),

2. Menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada MPRS.

Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 196 pemerintah orde baru membuat UU Koperasi No. 12 Tahun 1967 mengenai Pokok Pokok Koperasi. Dengan keluarnya UU ini, maka koperasi-koperasi yang ada pada waktu itu mulai ditertibkan, koperasi-koperasi yang tumbuh demikian mudah pada masa orde lama mulai ditertibkan. Jumlah koperasi pada akhir tahun 1967 telah mencapai 64000, di mana dari jumlah tersebut hanya 45000 yang berbadan hukum. Dengan adanya penertiban sesuai dengan UU NO.12 ini, maka pada akhir tahun 1968 jumlah koperasi yang ada tinggal 15000 koperasi dan koperasi ini sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1967.

Pada Tahun 1978, Pemerintah mengeluarkan instruksi presiden No.2 Tahun 1978 mengenai Badan Usaha Unit Desa atau Koperasi Unit Desa (BUUD atau KUD). Pada permulaannya, Koperasi Unit Desa hanya mencakup koperasi desa, koperasi pertanian dan koperasi serba usaha di desa-desa. Kemudian KUD telah mampu mengembangkan usahanya ke bidang-bidang lain seperti bidang kerajinan rakyat, perkreditan, perkebunan dan kegiatan dalam menangani masalah Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) dan bahkan percengkehan nasional.

Keanggotaan Koperasi Unit Desa ini tidak didasarkan pada jenis usahanya, akan tetapi didasarkan pada tempat tinggal penduduk atau anggota. Dalam hal ini di suatu daerah kecamatan telah berdirik koperasi-koperasi lain selain koperasi unit desa, maka koperasi-koperasi tersebut boleh terus menjalankan kegiatan usahanya atau boleh juga bergabung dengan koperasi unit desa atas kemauannya sendiri.

Perkembangan koperasi selanjutnya yaitu semakin banyaknya koperasi unit desa yang hampir ada di setiap kecamatan, maka pemerintah mulai melakukan pembinaan secara khusus KUD-KUD tertentu, yang ditunjuk untuk dijadikan KUD percontohan.

BERIKUT ADALAH BAPAK KOPERASI DARI TAHUN 1968 SAMPAI SAAT INI (2016)

No	Foto	Nama	Kabinet	Mulai Menjabat	Selesai Menjabat	Keterangan
1		Sarbini	Pembangunan I	6 Juni 1968	11 September 1971	Bernama Menteri Transmigrasi, dan Koperasi
2		Subroto	Pembangunan I	11 September 1971	28 Maret 1973
2		Subroto	Pembangunan II	28 Maret 1973	29 Maret 1978	Bernama Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi
3		Bustanil Arifin	Pembangunan III	29 Maret 1978	19 Maret 1983	Bernama Menteri Muda Urusan Koperasi
			Pembangunan IV	19 Maret 1983	21 Maret 1988	Dipisahkan, dan berganti nama menjadi Menteri Koperasi
			Pembangunan V	21 Maret 1988	17 Maret 1993
4		Subiakto Tjakrawerdaya	Pembangunan VI	17 Maret 1993	16 Maret 1998
4		Subiakto Tjakrawerdaya	Pembangunan VII	16 Maret 1998	21 Mei 1998	Berganti nama menjadi Menteri Koperasi, dan Pembinaan Pengusaha Kecil
5		Adi Sasono	Reformasi Pembangunan	23 Mei 1998	20 Oktober 1999	Berganti nama menjadi Menteri Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah
6		Zarkasih Nur	Persatuan Nasional	26 Oktober 1999	9 Agustus 2001	Berganti nama menjadi Menteri Negara Koperasi, dan Pengusaha Kecil Menengah
7		Alimarwan Hanan	Gotong Royong	9 Agustus 2001	20 Oktober 2004	Berganti nama menjadi Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah
8		Suryadharma Ali	Indonesia Bersatu	21 Oktober 2004	1 Oktober 2009
—		Mari Elka Pangestu (ad-interim)	Indonesia Bersatu	1 Oktober 2009	20 Oktober 2009
9		Syarief Hasan	Indonesia Bersatu II	21 Oktober 2009	1 Oktober 2014	Berhenti karena dilantik menjadi anggota DPR RI 2014-2019
—		Muhammad Lutfi (Pelaksana Tugas)	Indonesia Bersatu II	1 Oktober 2014	20 Oktober 2014	Pelaksana Tugas
10		Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga	Kerja	27 Oktober 2014	Sedang Menjabat